Skip to Content

Kesetaraan Gender: Bekerja untuk Memajukan Hak Perempuan di Seluruh Dunia

Pada tahun 2016, Sharman Stone memutuskan untuk tidak melanjutkan jabatannyadi parlemen federal, dan lebih memilih untuk bekerja dengan cara baru dalam memajukan hak-hak perempuan, termasuk sebagai Australian Global Ambassador for Women and Girls, dan baru-baru ini sebagai Professor of Practice di Gender, Peace, and Security Centre di Monash University.

Selama 20 tahun di dunia politik saya menantang seksisme, segala upaya untuk menghadang aborsi medis, kegagalan dalam memandatkan proporsi kursi untuk perempuan, negara yang bungkam terhadap lazimnya dampak alkohol untuk janin, keadaan perempuan yang buruk di daerah rural, kehamilan muda, dan perjuangan perempuan-perempuan adat.

Saya telah bekerja selama bertahun-tahun dengan berbagai parlemen di seluruh bagian negara sebagai anggota, kepala, atau deputi dari Asia Pacific Parliamentarians for Population Development. Jaringan erat dari anggota parlemen yang satu visi misi ini telah mengajukan undang-undang dan aksi untuk mengatasi ketidaksetaraan dan kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terus meningkat.

Terutama, kami ingin menolong anak-anak perempuan ini memilih kapan, jika, dan dengan siapa mereka hamil. Kami ingin perempuan teredukasi dan bisa bekerja di lingkungan yang aman dan bermakna, serta dibayar setidaknya upah minimum. Kami bekerja untuk merubah rintangan struktural dan perilaku pria yang maskulinitasnya didefinisikan oleh kapasitas mereka untuk mendominasi perempuan lewat kekerasan fisik, emosional dan/atau ekonomi, dan yang percaya bahwa mereka berhak atas layanan seksual dari perempuan yang mereka kontrol.

Jadi, Anda bisa membayangkan kebahagiaan saya ketika pada bulan Januari 2017 saya memulai jabatan saya sebagai Australian Global Ambassador for Women and Girls. Hal berikutnya yang terjadi adalah kunjungan ke 58 negara, kebanyakan di Indo-Pasifik, representasi Australia dalam 25 program bilateral, 14 program multilateral, 19 program domestik, dan di PBB serta Human Rights Commission. Sebuah kehormatan dan keistimewaan untuk melayani.

Peran saya sebagai Ambassador for Women and Girls ada tiga pilar yang didesain untuk memajukan komitmen kebijakan luar negeri Australia:

  • Memberdayakan perempuan sebagai pemimpin
  • Memberdayakan perempuan secara ekonomi
  • Menghapuskan kekerasan berbasis gender

Ketika saya pergi dari satu negara ke negara lain untuk mengunjungi proyek yang didanai oleh kami, saya bertemu dengan para pemimpin lokal yang bekerja keras untuk mencapai kesetaraan gender. Tidak hanya para pemimpin perempuan dan pria ini menerima bahwa perlakuan setara adalah hak asasi manusia, mereka juga paham bahwa tanpa pemberdayaan dan partisipasi perempuan dalam sektor ekonomi formal, pembangunan negara mereka terhambat, dan mereka tidak bisa berharap untuk mengurangi konflik, memperbaiki dampak perubahan iklim, atau mencapai lingkungan berkelanjutan.

Saya melihat tantangan-tantangan tersebut di saat beberapa negara berbeda punya tujuan untuk memperbaiki infrastruktur, kesehatan dan pendidikan, memberantas korupsi, mengurangi tuduhan klenik dan mutilasi alat kelamin perempuan, serta memperbaiki akses ke pasar dan pendapatan perempuan.

Wajah termiskin di wilayah kami biasanya adalah seorang perempuan yang menghidupi keluarganya sendirian, seperti yang terjadi di Australia. Namun dengan bencana alam yang semakin parah dan sering terjadi, perempuan adalah sosok yang paling terdampak. Sekitar 80 persen dari mereka yang terlantar, membutuhkan makanan, tempat tinggal, layanan kesehatan, perlindungan dari kekerasan dan perdagangan manusia, adalah perempuan dan anak-anak. Australia berada di garda terdepan untuk memberikan bantuan darurat.

Bekerja untuk memastikan tidak ada yang tertinggal

Bangladesh adalah contoh negara rentan bencana alam di wilayah kami yang mencoba untuk memastikan bahwa tidak ada orang yang tertinggal. Sekarang mereka punya performa ekonomi yang bagus. Meskipun demikian, 25 persen - atau 40 juta orang - hidup di bawah garis kemiskinan, dan ketimpangan terus naik. Di saat bersamaan, Bangladesh dengan murah hati menampung lebih dari satu juta populasi Rohingya dari Myanmar.

Orang-orang ini, kebanyakan perempuan dan anak-anak, menetap di permukiman kumuh yang dulunya adalah tempat tinggal hewan liar Bangladesh. Pemandangan pedih adalah menara pengintai di sekitar pagar perimeter, yang dibuat untuk memberikan peringatan dini akan gajah-gajah yang melewati jalur mereka karena dulunya itu adalah hutan. Australia memberikan bantuan dana untuk perempuan dan anak, tempat belajar, dan dukungan kesehatan, namun ini sebenarnya adalah krisis alam dan kemanusiaan.

Pemerintah Bangladesh bertujuan untuk melindungi warganya yang paling rentan. Mereka telah punya peraturan untuk melarang perkawinan anak, yang didorong oleh norma sosial dan kemiskinan. Pada tahun 2018, mereka menargetkan untuk melarang pernikahan bagi anak-anak di bawah usia 15 tahun di tahun 2021, dan untuk usia 18 tahun pada tahun 2041. Masalah kepatuhan pada kebijakan, nilai lebih rendah yang ditempatkan pada anak perempuan, kekhawatiran akan keselamatan mereka, pelecehan seksual dan kemiskinan keluarga membuat target-target tadi kemungkinan tidak tercapai.

Pemerintah juga punya misi untuk menghentikan eksploitasi buruh anak. Pada tahun 2019, usia minimum untuk pekerjaan ringan telah dinaikkan dari 12 ke 14 tahun. Walaupun begitu, di saat negara-negara donor dan konsumen merek besar menuntut standar keamanan yang lebih tinggi, jam kerja lebih pendek dan kondisi lebih baik, sektor pakaian dan tekstil telah memindahkan sebagian besar pekerjaan mereka ke subkontraktor informal yang tidak diawasi dengan baik, di mana 80 persen pekerjanya adalah perempuan muda.

Anak perempuan memiliki 75 persen bagian dari pekerja domestik yang hidup di luar pengawasan resmi di rumah-rumah pribadi. Badan PBB melaporkan transisi rutin dari anak-anak ini ke perdagangan seks.

Faktanya, lebih banyak anak perempuan dibandingkan laki-laki yang bersekolah di tingkat dasar di Bangladesh. Meskipun demikian, pada saat atau sebelum pubertas, mereka yang datang dari keluarga miskin meninggalkan pendidikan untuk menikah atau mengurus keluarga, seringkali berujung pada kekerasan, kehamilan dini, cedera, dan pekerjaan tidak terampil, tidak aman, dan informal. Sepertiga dari anak perempuan hamil sebelum 18 tahun.

Puluhan ribu orang miskin juga meninggalkan Bangladesh, bergabung dengan sekitar 22 juta penduduk lain dari seluruh kawasan ASEAN yang mencari pekerjaan atau gaji lebih baik lewat migrasi temporer. Mereka pergi selama tiga sampai 10 tahun dan tidak terampil, resmi atau pekerja ilegal, seringkali terperangkap dalam hutang di pekerjaan dengan bayaran terendah dan paling berbahaya di negara-negara tetangga atau di Timur Tengah. Mereka bekerja di sektor domestik, atau area pembangunan, agrikultur, perikanan, perhotelan, dan rumah bordil. Beberapa diperdagangkan dan diperbudak.

Menurut PBB, angka dari wilayah kami yang dipaksa bekerja tanpa dibayar adalah angka tertinggi yang ada dalam sejarah. Australia memberlakukan Modern Slavery Act 2018 untuk mengatasi masalah ini.

Jutaan pekerja ini datang dari Sri Lanka, Filipina, Indonesia, Nepal, Bangladesh, dan Kamboja, mengirimkan sebagian besar pendapatan mereka untuk menyokong keluarga mereka, sementara anak-anak mereka ditinggal tanpa perlindungan orang tua, terekspos pada potensi kekerasan, rasa ditinggalkan, dan teralienasi.

Kronisnya kekurangan tenaga kerja terampil

Di saat mereka yang miskin di wilayah ini meninggalkan sekolah lebih cepat, banyak negara juga mengalami kekurangan tenaga kerja terampil. Kekurangan ini merugikan Bangladesh sekitar 5 miliar dolar per tahun, yang terbayarkan untuk mengimpor tenaga kerja terampil.

Jadi, apakah dengan lebih banyak perempuan terpilih sama dengan perlindungan lebih luas terhadap hak dan pemberdayaan perempuan, dan condongnya penggunaan sumber daya untuk layanan sosial, seperti pendidikan?

Bangladesh adalah contoh di mana 50 kursi tidak terpilih disimpan untuk perempuan; meskipun, tidak ada jaminan kuota bahwa perempuan terpilih dari partai mereka yang patriarki dapat atau ingin memperkenalkan agenda yang feminis.

Sebaliknya, dengan adanya lebih banyak perempuan dengan pendidikan tersier dibandingkan laki-laki di sebuah negara tidak serta merta menghapus kesenjangan gaji, atau untuk meningkatkan angka partisipasi perempuan di posisi manajemen paling senior di pemerintahan, bisnis, atau masyarakat sipil. Perempuan yang lebih banyak lulus daripada pria, di semua disiplin ilmu, di Australia, Malaysia, atau Mongolia, contohnya, tidak mewujudkan angka kesetaraan atau melewati laki-laki dalam menempati posisi manajemen di sektor penting manapun, kecuali ada peraturan kuota 50/50.

Perubahan signifikan dalam jumlah perempuan dalam kepemimpinan, independen secara ekonomi bagi banyak perempuan lain, dan pemberantasan kekerasan dan dominasi berbasis gender, mungkin akan datang ketika kesetaraan gender tidak lagi dilihat sebagai permainan zero-sum, dengan pria mau tidak mau merasa lemah. Perubahan lebih mungkin terjadi ketika sudah banyak yang paham bahwa kepentingan dan kesejahteraan dari negara manapun akan tercapai dengan baik dengan bantuan perempuan dalam mengatur agenda, berbagi dalam mengambil keputusan, membangun perdamaian, mencari nafkah, dan pekerjaan perawatan tidak berbayar, berdiri setara dengan pria.

Pekerjaan saya sebagai Global Ambassador for Women and Girls dari Australia sekarang akan berakhir. Saya telah terinspirasi, tertantang, dan teredukasi selama perjalanan ini. Banyak yang telah dicapai lewat pekerjaan pembangunan Australia yang luar biasa di wilayah kami selama beberapa dekade penuh dengan ketenangan, kemitraan dan komitmen yang teguh. Para relawan kami sangat luar biasa, begitu juga dengan para duta besar, komisioner dan staf level tinggi yang bertugas di seluruh wilayah.

Sekarang saya akan mencoba untuk melakukan perbedaan sebagai Professor of Practice di Gender, Peace and Security di Monash University, sebuah institusi yang berada di garis depan untuk riset, program, dan pendidikan yang dibutuhkan untuk membentuk dunia yang lebih ramah, aman, dan setara. Saya menantikan tantangan dan kesempatan baru.

Menampilkan

Sharman Stone Professor, Politik dan Hubungan Internasional

Sharman adalah alumni Monash, anggota parlemen dari tahun 1996-2016, menjabat sebagai Australian Global Ambassador for Women and Girls antara tahun 2017-2020, dan saat ini pelindung yayasan Gender, Peace and Security Research Centre di Monash University.